menangis itu hal wajar, tertawa di atas penderitaan orang lain itu adalah manusiawi. ketika pipimu yang kanan ditampar, tampar kembali pipi sebelah kanan orang itu, gig ganti gigi, itulah kata dunia. namun tidak kata alkitab. alkitab sebagai firman tuhan menyatakan bahwa manusia harus mengasihi, mengasihi tuhan dan mengasihi sesama. jika sesamamu mnampara pipi kirimu berikan lagi pipi kananmu. ini adalah bukti kasih manusia terhadapa sesamanya. tidak membalas kejahatan dengan kejatahatan, tetapi membalas keajahatan dengan kebaikan. memang berat dan tidak mudah menerima perbuatan orang yang menyakiti kita. bahkan di dalam hati kita timbul keinginan untuk membalas perlakuan sesama kita terhadap kita. inilah kebenaran sejati. kasih sejati. sebab memang ia yang adalah Allah mnasihi manusia dengan kasih yang kekal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara terminologis, Yuhana,  dkk. (2008) menyatakan bahwa komunikasi adalah suatau proses berbagi pesan melalui kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan (simbol-simbol yang bermakna) baik secara verbal (gerakan tubuh,wajah dan mata) maupun secara non-verbal (vokalisasi, gerutuan, sikap, dan penampilan) sehingga orang-orang yang berperan sebagai pengirim dan penerima pesan memperoleh makna yang timbal balik atau sama tehadap pesan yang dipertukarkan. Yuhana, dkk (2008) juga menyatakan bahwa dalam proses berkomunikasi, sebaiknya makna yang dikirim oleh sumber sama dengan makna yang diterima oleh penerima, dan ini disebut sebagai komunikasi yang efektif. Berlo (1960) dalam yuhana (2008) menunjukkan factor-faktor yang mempengaruhi ke-efektifan komunikasi, masing-masing ditinjau dari sumber (keterampilan berkomunikasi, sikap mental, tingkat pengetahuan, dan posisi di dalam system social budaya), factor penerima (keterampilan berkomunikasi, sikap mental, tingkat pengetahuan, dan system social budaya), factor pesan (kode pesan, ini pesan, perlakuna terhadap pesan), dan factor saluran yang mempunyai kemampuan tertentu dalam menimbulkan pengaruh (effect) kepada penerima.

Level-level komunikasi mencakup komunikasi intrapersonal, komunikasi non-verbal, komunikasi interpersonal (diadik), komunikasi kelompok kecil, komunikasi organisasi, komunikasi public, komunikasi massa, komunikasi jender, dan komunikasi antar budaya. Untuk mempermudah dalam menganalisis, maka dalam tulisan kali ini komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi tatap muka yang meliputi komunikasi interpersonal (per-orangan), komunikasi kelompok kecil dan komunikasi publik antara penyuluh dan subjek penyuluhan yang dalam hal ini adalah petani.

Menurut Mugniesyah (2006) penyuluhan petanian diartikan sebagai sistem pendidikan untuk membantu petani dalam memperbaiki metode dan teknik pertaniannya, guna meningkatkan efisiensi produksi dan pendapatan mereka, memperbaiki meningkatkan tingkat kehidupan dan meningkatkan tingkat pendidikan dan sosial masyarakat desa pada umumnya. Pada umumnya, penyuluh merupakan orang yang berasal dari luar system sebuah masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat yang akan menerima pendidikan relatif sulit untuk mempercayai dan menerima apa yang diintroduksikan oleh penyuluh. Sebagai bentuk pendidikan informal, maka seorang penyuluh yang berperan sebagai pendidik perlu memahami teknik yang paling tepat yang harus diterapkan dalam sebuah penyuluhan, sehingga petani sebagai penerima pendidikan cepat menangkap apa yang diterangkan oleh penyuluh dan selanjutnya menerima dan menerapkan apa yang dianjurkan oleh penyuluh.

Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) khususnya mahasiswa Sains Komunikasi dan pengembangan Masyarakat (KPM) harus memiliki kompetensi dalam menerapkan komunikasi yang efektif dalam sebuah penyuluhan. Setelah studi mahasiswa KPM selesai, profesi sebagai seorang penyuluh merupakan salah satu profesi yang dapat dijejaki oleh sarjana KPM IPB. Dengan alasan ini maka seorang sarjana KPM nantinya harus telah dapat menerapkan komunikasi efektif dalam sebuah penyuluhan. Dalam tulisan ini akan dibahas pada saat seperti apa komunikasi paling efektif terjadi dengan menganalisis perlakuan terhadap elemen-elemen komunikasi yang meliputi penyuluh sebagai sumber informasi, subjek penyuluhan sebagai penerima pesan dalam hal ini adalah petani, cara pengolahan pesan penyuluhan, dan penggunaan saluran komunikasi.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

  1. Apa yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agar mampu menerapkan komunikasi yang efektif?
  2. Apa yang perlu dimiliki oleh subjek penyuluhan sehingga komunikasi penyuluhan efektif?
  3. Bagaimana seorang penyuluh mengolah pesan yang ingin disampaikan agar makna yang dimaksud penyuluh sama dengan makna yang dimaksud oleh subjek penyuluh (petani)?
  4. Saluran apa yang diigunakan untuk menghasilkan komunikasi yang paling efektif dalam penyuluhan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tulisan ini bertujuan untuk memahami komunikasi efektif dalam sebuah penyuluhan serta apa saja hal-hal yang mendukung efektifnya sebuah komunikasi dalam sebuah penyuluhan.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dalam penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi tugas berpikir dan menulis ilmiah, meningkatkan pemahaman akan sebuah komunikasi yang efektif, meningkatkan kemampuan menulis ilmiah, dan sekaligus melihat teori yang telah dipelajari dalam realita kehidupan.

Bagi pembaca secara umum, tulisan ini dapat digunakan sebagai literatur untuk menambah informasi mengenai komunikasi efektif dalam penyuluhan khususnya bagi mahasiswa KPM yang nantinya akan menjadi seorang penyuluh.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hal yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh

Penyuluh sebagai komunikator dalam sebuah penyuluhan adalah orang yang tugasnya menyampaikan pesan, apakah itu pesan pembangunan dalam artian yang lebih umum ataupun pesan yang sifatnya pribadi untuk mengubah perilaku petani. Tugas komunikator adalah berkomunikasi kepada komunikan. Yuhana, dkk. (2008) menyatakan terdapat paling tidak empat factor yang ada pada sumber yang dapat meningkatkan ketepatan komunikasi, yaitu: keterampilan berkomunikasi, sikap mental, tingkat pengetahuan, dan posisi dalam system social budaya.

Keterampilan berkomunikasi merupakan salah satu factor yang melekat pada diri seorang penyuluh. Dalam komunikasi verbal diperlukan keterampilan berbicara dan menulis, mendengarkan dan membaca, dan berpikir serta bernalar. Komunikator yang berbicara dengan baik akan sangat menarik perhatian komunikan. Komunikator juga harus mampu menulis dan membaca dengan baik, misalnya saat menyampaikan pesan dengan metode mengajar. Kemampuan dalam berpikir dan bernalar juga merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang komunikator dalam penyampaian pesannya. Keterampilan berkomunikasi yang dimiliki oleh seorang penyuluh sangat mempengaruhi penampilannya ketika sedang mengadakan komunikasi. Soekartawi (2008) menyatakan bahwa sering dijumpai bahwa penampilan komunikator ditentukan oleh kredibilitas yang mereka miliki. Seseorang yang mempunyai gelar di bidang pertanian sering diasumsikan mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam prioritas pekerjaan melakukan komunikasi. Di lain pihak orang yang berpengalaman juga mempengaruhi kredibilitas dalam sebuah komunikasi. Misalnya, petugas penyuluh yang sudah berpengalaman bekerja sebagai penyuluh akan lebih dipercayai sebagai penyuluh yang handal dibanding dengan orang yang nelum pernah  melaksanakan penyuluhan atau orang yang baru pertama sekali melaksanakan penyuluhan. Soekarwati (2008) juga menyatakan dalam praktek komunikasi, komunikator yang mempunyai kredibilitas tinggi dalam melakukan komunikasi pertanian sering ditentukan oleh berbagai factor, antara lain:

  1. Latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pengalaman.
  2. Karakter yang dipunyai.
  3. Cinta dan bangga akan pekerjaan melakukan komunikasi yang diikuti ketekunan dalam melakukan pekerjaannya.
  4. Kepribadian yang ia miliki
  5. Tujuan melakukan komunikasi.
  6. Cara penyampaian. Penyampaian informasi dengan peraga, atau menggunakan gerak tangan atau alat lain sehingga mampu memikat pendengarnya.

Seorang penyuluh agar memiliki kredibilitas saat melaksanakan penyuluhan harus memiliki latar belakang pendidikan di bidang penyuluhan, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang penyuluhan. Penyuluh juga harus memiliki karakter yang rela menyuluh, cinta dan bangga akan penyuluhan, memiliki kepribadian yang empatis, memiliki tujuan dan memiliki cara penyampaian yang menarik.

Sikap mental akan mempengaruhi komunikan dalam berkomunikasi. Sikap mental berhubungan dengan rasa percaya diri. Dalam membentuk sikap mental yang baik dalam berkomunikasi seorang  komunikator harus percaya diri. Selain percaya diri, komunikator juga harus menguasai pesan yang akan disampaikan, sehingga komunikator benar-benar siap dalam melakukan penyuluhan. Sikap mental yang baik dapat  dibentuk dari latihan berbicara di depan umum dengan latihan di depan cermin.

Tingkat pengetahuan, meliputi pengetahuan penyuluh mengenai materi atau isi komunikasi, ciri-ciri penerima, cara-cara berkomunikasi. Pengetahuan tentang materi menentukan ketepatan komunikasi. Mosher dalam Machmud (2006) menyatakan penyuluh pertanian harus menguasai lima pengertian yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyuluhan. Kelima pengertian tersebut adalah pengertian tentang produksi tanaman dan ternak, pengertian usaha tani sebagai perusahaan, pengertina tentang pembangunan pertanian, pengertian tentang petani dan bagaimana mereka belajar, dan pengertian tentang masyarakat pedesaan. Dengan menguasai kelima kemampuan ini diharapkan penyuluh telah memiliki tingkat pengetahuan yang baik dalam pelaksanaan penyuluhan.

Posisi dalam system social budaya mempengaruhi ketepatan komunikasi. Penyuluh memiliki posisi berbeda dalam system social masyarakat karena berasal dari luar system masyarakat. Penyuluh harus dapat membedakan konteks komunikasi yang berbeda, komunikasi yang dilakukan di kalangan petani yang memiliki strata yang berbeda dalam masyarakat akan memiliki perbedaan dalam hal pilihan kata-kata, saluran dan jenis pesan yang ingin digunakan dalam komunikasi. Bisa dipastikan bahwa penyuluhan yang dilakukan pada konteks strata social yang tinggi yang dalam masyarakat biasanya akan lebih formal dibanding dengan melakukan penyuluhan dengan strata social yang lebih rendah. Seorang penyuluh harus dapat memahami konteks strata sosial penyuluhan sehingga mampu melakukan pendekatan penyuluhan yang paling tepat.

2.2 Hal yang harus dimiliki oleh subjek penyuluhan (komunikan)

Peran komunikan dalam komunikasi adalah sebagai penerima pesan. Dalam penyuluhan, komunikan adalah petani. Yuhana dkk. (2008) menyatakan terdapat paling tidak empat factor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi. Keempat factor itu adalah keterampilan berkomunkasi, sikap, tingkat pengetahuan, dan system social budaya komunikan.

Keterampilan berkomunikasi yang perlu dikuasai oleh penerima adalah keterampilan mendengarkan dan membaca, berbicara dan menulis, berpikir dan bernalar. Subjek penyuluhan dalam hal ini petani biasanya tidak mengerti akan hal  yang harus dimiliki seorang komunikan ini dalam sebuah penyuluhan karena keterbatasan pendidikan formal. Kebanyakan dari petani belajar secara autodidak1 di dalam lingkungan. Keterampilan berbicara[1] biasanya diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya ataupun melalui budaya yang ada di dalam budayanya yang mengajarkan bagaimana cara mendengarkan dan berbicara yang baik. Kemampuan membaca dan menulis petani juga biasanya terbatas belajar sendiri, sehingga kemampuan mereka tidak sampai kepada peraturan formal yang sempurna tentang membaca dan menulis. Dari keadaan ini peran komunikator sangat besar dalam mengubah perilaku mendengarkan, berbicara yang terstruktur, membaca dan menulis, serta berpikir dan benalar yang logis dalam pelaksanaan pertanian ataupun saat berkomunikasi tentang pertanian.

Seperti halnya pada sumber, maka sikap terhadap diri sendiri, terhadap sumber, dan terhadap materi atau isi komunikasi juga mempengaruhi ke-efektifan komunikasi. Dalam hal ini, bagaimana komunikan menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh komunikator ditentukan oleh sikapnya terhadap diri sendiri, terhadap sumber dan sikap terhadap isi pesan. Komunikan sebagai penerima pesan harus memiliki sikap yang positif dalam menilai kemampuan diri sendiri, menerima secara jujur ketidakmengertian apabila pesan yang diterimanya kurang jelas atau tidak dimengerti sama sekali dan mengkomunikasikan keadaan mereka kepada komunikator, sehingga tidak menghasilkan kesalahan dalam menangkap pesan penyuluhan dengan baik. Kejujuran ini perlu diwujudkan dengan melontarkan pertanyaan pertanyaan sesuai dengan hal yang kurang dimengerti. Sikap terbaik yang terlihat dalam proses komunikasi yang menjadi salah satu indikasi kesamaan makna antara komunikator dan komunikan. Dengan timbulnya kesadaran partisipasi dalam komunikasi dan tidak hanya sebagai pendengar yang pasif, tetapi menjadi pendengar yang aktif dalam sebuah komunikasi.

Peran komunikan dalam penyuluhan sebagai pendengar sangat besar. Peran komunikan ini terkait dengan perannya sebagai penerima pesan. Komunikan harus mampu menjadi pendengar yang baik sehingga dapat memiliki makna yang dimaksud oleh komunikator yang dapat menghasilkan komunikasi yang efektif. Beberapa petunjuk untuk meningkatkan kemampuan mendengar (Nisbet, 1988 dalam Tubbs dan Moss, 1996):

  • Menyediakan waktu
  • Jangan keasikan dengan diri sendiri
  • Bersiap untuk mendengarkan
  • Bersabar
  • Memperhatikan dengan baik
  • Jangan bereaksi berlebihan terhadap pesan
  • Focus pada isi pesan
  • Jangan berpura-pura mendengarkan

Petunjuk ini tidak dimiliki sepenuhnya oleh petani, sehingga penyuluh berperan menyadarkan petani dengan mengajarkan petunjuk ini kepada petani, agar tercipta keadaan komunikan yang sangat mendukung terciptanya komunikasi yang efektif. Petunjuk ini juga harus dimiliki oleh seorang penyuluh untuk ke-efektifan mendengarkan. Namun, tidak semua petani tidak memiliki kemampuan mendengar yang baik, maka penyuluh harus mampu memetakan kemampuan subjek penyuluhan agar dapat menentukan kemampuan yang belum dimiliki komunikan dalam berkomunikasi yang baik.

Tingkat pengetahuan komunikan juga hal yang sangat mempengaruhi ke-efektifan komunikasi dari factor komunikan. Dalam hal ini pengetahuan yang harus dimiliki oleh komunikan adalah tentang sumber komunikasi, bahasa yang digunakan dalam komunikasi, tulisan, isyarat yang dipergunakan komunikator dan pengetahuan dasar yang menyangkut materi penyuluhan. Semakin tinggi pengetahuan tentang materi atau isi pesan yang ditransaksikan dalam sebuah penyuluhan akan semakin tinggi ke-efektifan sebuah komunikasi penyuluhan. Dalam mendukung komunikasi efektif sebaiknya penyuluhan dimulai dari hal-hal yang diketahui oleh komunikan.

Semua factor di atas berpengaruh dengan mempertimbangkan hubungan antara sumber dengan penerima ini dalam kaitannya dengan keadaan system social budaya di mana komunikasi sedang berlangsung. Status sosial komunikan, keanggotaannya dalam kelompok, dan aturan berperilaku mempengaruhi cara komunikan menerima dan menginterpretasikan pesan yang diterimanya. Komunikan juga harus mengetahui budaya komunikator, sehingga antara komunikator dan komunikan saling menyesuaikan diri, maka komunikasi yang partisipatif dapat tercipta.

2.3 Pengolahan pesan

Pesan dalam penyuluhan pertanian adalah semua informasi yang bertujuan untuk membantu petani dalam memperbaiki metode dan teknik pertaniannya, guna meningkatkan efisiensi produksi dan pendapatan mereka, memperbaiki meningkatkan tingkat kehidupan dan meningkatkan tingkat pendidikan dan social masyarakat desa pada umumnya. “Ada beberapa factor pesan yang mempengaruhi sebuah komunikasi yang efektif, meliputi kode pesan, isi pesan, dan perlakuan terhadap pesan” (Yuhana, dkk. 2008).

“Kode pesan adalah setiap kelompok symbol yang berstruktur dan bermakna bagi sejumlah orang. Contohnya adalah bahasa” (Yuhana dkk. 2008). Symbol ini dipertukarkan dalam penyuluhan. Tidak adanya kesamaan makna pengunaan simbol dalam penyuluhan akan menimbulkan masalah yang berakhir pada tidak efektifnya komunikasi. Sebagai penyuluh yang memiliki peran sebagai pemberi informasi dalam bentuk symbol-simbol, sebaiknya menggunakan symbol-simbol yang memiliki makna yang sama dengan subjek penyuluhan. Pengetahuan akan symbol-simbol yang sering digunakan oleh petani akan sangat membantu penyuluh dalam menyampaikan pesan penyuluhan. Dengan kata lain penyuluhan dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti petani akan sangat membantu petani dapam menangkap pesan penyuluhan. Cara yang lain adalah dengan menggunakan sumber daya local untuk menjelaskan suatu hal atau dengan menggunakan ilustrasi yang mudah dipahami petani.

Isi pesan adalah bahan yang telah dipilih oleh penyuluh untuk mengekspresikan tujuan penyuluhan. Isi pesan berupa informasi tentang penyuluhan. Dalam penyuluhan, pesan yang cenderung mereka terima dalam penyuluhan adalah pesan yang berdasarkan kebutuhan mereka. Menurut Soekartawi (1988) isi pesan dalam komunikasi pertanian dapat berupa informasi tentang:

  1. Bagaimana meningkatkan produksi pertanian
  2. Bagaimana memlihara lahan agar lahan terhindar dari erosi dan tetap subur
  3. Bagaimana perlakuan pascapanen yang baik
  4. Bagaimana adopsi teknologi yang baru harus dilakukan
  5. Bagaimana melaksanakan kerjasama kelompok
  6. Bagaimana meningkatkan pendapatan rumah tangga petani
  7. Bagaimana berpartisipasi dalam kegiatan pedesaan, dan sebagainya.

Hal-hal tersebut di atas adalah isi pesan yang lazimnya disampaikan oleh seorang penyuluh.  Dengan mengadakan pertukaran pesan yang meliputi informasi seperti yang disebutkan di atas, dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan memahami kebutuhan mereka yang sebenarnya yang dapat meningkatkan motivasi mereka untuk menerima apa yang diajarkan oleh penyuluh.

Perlakuan terhadap pesan adalah keputusan yang diambil oleh penyuluh dalam memilih dan menyusun kode  dan isi pesan. Soekartiwi (1988) menyatakan hal perlu diingat dalam komunikasi adalah bahwa keberhasilan suatu komunikasi akan terjadi kalau ada pertisipasi antara kedua belah pihak, komunikator dan komunikan. Komunikator harus meningkatkan kemampuan dalam memberlakukan pesan se-kreatif mungkin tanpa menghilangkan atau mengurangi makna yang dimaksud agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan dan memiliki makna yang sama dengan yang dimaksud oleh komunikator sehingga subjek penyuluhan menerapkannya dalam kehidupannya[2].

2.4 Saluran Komunikasi dalam Penyuluhan

Saluran komununikasi dalam penyuluhan pertanian diartikan sebagai media yang digunakan untuk meneruskan pesan dari penyuluh kepada petani sebagai subjek penyuluhan. Dalam komunikasi tatap muka, indera penglihatan, pendengaran, dan perabaan adalah tiga indera yang paling sering menerima rangsangan atau pesan penyuluhan.

Rogers dan Shoemaker dalam Machmud menyatakan bahwa saluran interpersonal memungkinkan terjadinya komunikasi efektif …. Hal ini dimungkinkan oleh dua alasan utama. Pertama, komunikasi interpersonal memberikan pertukaran komunikasi dua arah, di mana individu atau partisipan komunikasi dapat menjamin adanya kejelasan atau bisa memberikan tambahan informasi tentang inovasi dari orang lainnya secara langsung melalui suatu jaringan komunikasi. Kedua, komunikasi interpersonal mampu membujuk individu untuk membentuk atau merubah sikap secara kuat, khususnya sikap positif dan mau mengadopsi inovasi. Saluran komunikasi ini adalah saluran komunikasi tatap muka yang dapat meningkatkan umpan balik yang sangat mendukung dalam penciptaan komunikasi partisipatif. Dalam komunikasi penyuluhan saluran yang lazim digunakan adalah saluran tatap muka yang sangat mendukung terjadinya komunikasi penyuluhan yang efektif.

Komunikasi tatap muka merupakan komunikasi bersaluran banyak. Dalam waktu yang bersamaan, penyuluh mengolah informasi penyuluhan dengan sejumlah saluran yang berbeda. Secara umum, semakin banyak saluran yang digunakan dalam komunikasi, semakin banyak jumlah rangsangan komunikasi yang disampaikan. Semakin banyaknya rangsangan komunikasi, makna pesan yang ingin disampaikan oleh penyuluh akan semakin sama dengan yang di-interpretasikan oleh subjek penyuluhan. Seorang penyuluh juga perlu mempertimbangakan tipe pendekatan sebagai saluran komunikasi yang dilakukan dengan jenis metode penyuluhan yang sangat mempengaruhi ke-efektifan penyampaian pesan penyuluhan.

Table 1. hubungan Tipe Pendekatan (saluran komunikasi) dengan Jenis Metode Penyuluhan

Tipe pendekatan Jenis metode penyuluhan
Per-orangan Demonstrasi (demonstrasi hasil, demonstrasi cara, demplot, demonstrasi area)
Per-orangan dan kelompok Ceramah umum, diskusi, informasi dari surat kabar, siaran radio dan TV, pameran, karyawisata, widyawisata, dan demonstrasi.
Massal Informasi dari surat kabar, majalah,poster, leaflet siaran radio dan TV
Massal dan kelompok Ceramah umum, diskusi, informasi dari kelompok, majalah, poster, leaflet, siaran radio dan TV, pameran dan widyawisata.

Sumber: Machmud SM. 2006

KERANGKA PEMIKIRAN

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Terdapat paling tidak empat factor yang ada pada sumber yang dapat meningkatkan ketepatan komunikasi, yaitu : keterampilan berkomunikasi, sikap mental, tingkat pengetahuan, dan posisi dalam system social budaya.

Komunikator yang berbicara dengan baik akan sangat menarik perhatian komunikan. Komunikator juga harus mampu menulis dan membaca dengan baik. Kemampuan dalam berpikir dan bernalar juga merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang komunikator dalam penyampaian pesannya. Keterampilan berkomunikasi yang dimiliki oleh seorang penyuluh sangat mempengaruhi penampilannya ketika sedang mengadakan komunikasi. Penampilan komunikator ditentukan oleh kredibilitas yang mereka miliki. orang yang berpengalaman juga mempengaruhi kredibilitas dalam sebuah komunikasi. Penyuluh harus mampu memetakan kemampuan subjek penyuluhan agar dapat menentukan kemampuan yang belum dimiliki komunikan dalam berkomunikasi yang baik.

Peran komunikator sangat besar dalam mengubah perilaku mendengarkan, berbicara yang terstruktur, membaca dan menulis, serta berpikir dan bernalar yang logis tentang masalah pertanian yang sedang dibahas. Komunikan sebagai penerima pesan harus memiliki sikap yang positif dalam menilai kemampuan diri sendiri, menerima secara jujur ketidakmengertian apabila pesan yang diterimanya kurang jelas atau tidak dimengerti sama sekali. Komunikan harus mampu menjadi pendengar yang baik sehingga dapat memiliki makna yang dimaksud oleh komunikator.

Sebagai penyuluh yang memiliki peran sebagai pemberi informasi dalam bentuk symbol-simbol, sebaiknya menggunakan symbol-simbol yang memiliki makna yang sama dengan subjek penyuluhan. Komunikator harus meningkatkan kemampuan dalam memberlakukan pesan se-kreatif mungkin tanpa menghilangkan makna yang dimaksud.

Komunikasi tatap muka merupakan komunikasi bersaluran banyak. Dalam komunikasi penyuluhan saluran yang lazim digunakan adalah saluran tatap muka yang sangat mendukung terjadinya komunikasi efektif. Semakin banyaknya rangsangan komunikasi, makna pesan yang ingin disampaikan oleh penyuluh akan semakin sama dengan yang di-interpretasikan oleh subjek penyuluhan. Seorang penyuluh perlu mempertimbangakan tipe pendekatan sebagai saluran komunikasi yang dilakukan dengan jenis metode penyuluhan.

Keberhasilan suatu komunikasi akan terjadi kalau ada pertisipasi antara kedua belah pihak, komunikator dan komunikan. Komunikasi ini akan menjadi komunikasi partisipatif. Komunikasi yang berhasil ini kemudian menjadi komunikasi yang efektif.

3.2 Saran

Sebagai mahasiswa KPM yang akan menjejaki penyuluhan, sebaiknya mengambil mata kuliah minor seperti yang diprogramkan IPB yang berhubungan dengan pertanian, misalnya Agronomi dan Holtikultura agar mahasiswa KPM paling tidak mengenal pertanian dasar. Dengan pengambilan mata kuliah pendukung ini mahasiswa KPM akan lebih menguasai hal-hal yang harus diketahui seorang penyuluh. Diperlukan pendidikan yang lebih lanjut bagi mahasiswa KPM untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengolah pesan sehingga menarik. Diperlengkapinya semua peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan metode penyuluhan akan sangat membantu meng-efektifkan setiap penyuluhan pertanian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Yuhana Ida, dkk. 2008. Dasar-Dasar Komunikasi: Bahan kuliah. IPB.

Machmud SM. 2006. PENYULUHAN PERTANIAN: Bahan Ajar Kuliah Ilmu penyuluhan. IPB.

Soekartawi. 1988. PRINSIP DASAR KOMUNIKASI PERTANIAN. Universitas Indonesia: UI Press.

Tubs,Steward L dan Sylvia Moss. 1996. Human communication. Prinsip-Prinsip Dasar. Terjemahan oleh Dedy Mulyana dan Gembirasari. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.


[1] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia otodidak adalah kemampuan yang diperoleh dengan belajar sendiri.

[2] Interpretasi dan kesimpulan penulis berdasarkan pengamatan dari sejumlah pidato, khotbah di Gereja dan presenter berita di televisi.


Alex Chandra L.Raja        I34080019

Unta menyimpan cadangan lemak di punuknya. Lemakny dapat diubah menjadi air saat unta menyusuri  gurun yang panas menyengat. Umbi-umbian menabung pati dalam akarnya, sehingga saat panas berkepanjangan dapat terus hidup. Sementara di negere empat musim, chipmunk sibuk mengumpulkan kacang dan menyimpannya untuk bekal di musim dingin. Proses menyimpan, menabung merupakan langkah persiapan berbagai mahluk hidup dalam menghadapi masa-masa sulit.

Celengan Pangan, Tabungan Kehidupan.

Menusiapun mengembangkan berbagai cara dan sistem untuk menghadapi situasi tidak menentu. Menusia modern yang memiliki dana cadangan akrab dengan istilah “Don’t put your eggs in one basket”. Intinya cepat-cepatlah membagi resiko dengan memiliki beragam bentuk penyimpanan, pilihanya deposito, saham atau reksa dana agar aman dan dana terus berkembang.

Kelompok lain yang tidak punya dana cadangan tunai, juga punya cadangan dana tunai, juga punya sistem penyimpanannya sendiri. Komunitas agraris mengembangkan lumbung desa untuk menyimpan tanaman pokok hasil panen. Simpanan pangan dikeluarkan dan digunakan pada saat terjadi kerawanan pangan atau saat desa membutuhkan biaya untuk melakukan kegiatan ataupun kebutuhan bersama.

Lubung desa memang lebih banyak dimiliki oleh masyarakat petani. Kehidupan pertanian yang bertumpu pada iklim, curah hujan dan panas matahari ini sangat rentan. Padi muda yang baru ditanam bisa mati karena sengatan matahari saat kemarau panjang atau terkena tamparan curah hujan yang tinggi. Saat mendekati musim panenpun, petani mungkin mendapatkan bulir-bulir padi yang hampa akibat serangan hama dan penyakit.

Lumbung Pusat Kehidupan.

Awal peradaban manusia, salah satunya ditansai dengan kemampuna manusia untuk menyimpan dan mengawetkan makanan. Saat persediaan makanan terjamin, barulah manusia melakukan berbagai jenis kegiatan lainnya. Kemudian kesenian dan organisasi sosial pun dibentuk.

Kegembiraan saat panen ditandai dengan berbagai lagu, tarian dan upacara untuk menyimpan hasilnya dilumbung. Sejumlah upacara dan perayaan mewarnai masa-masa panen, menyatukan warga dengan sesama warga, alam dan penciptanya.

Upacara Seren Taun dilakukan masyarakat Sesepuhan sebagai ungkapan rasa syukur kepada nenek moyng atas hasil panen. Ini adalah pesta, di mana musik, tarian dan kegembiraan menjadi satu mengiringi hasil panen menuju lumbung komunitas, si Jimat. Semarak bunyi berbagai alat musik, ada renkong, Dog-dog lojor yang memainkan alat musik angklung besar dan gendang. Tidak ketinggalna gerakan luwes serta kanes para penari sepuh, diramaikan dengan kelompok Tanjidor, Jipeng serta debus, juga alunan lesung, mengiringi hasil penen menuju lumbung.

Di hokeng, Flores Timur NTT, panen adalah pesta komunitas. Di tipa ladang akan terdengar nyanyian kegembiraan lengkap dengan tariannya. Penen diramaikan dengan Sopi (minuman khas yang terbuat dari kelapa), pendorong semangat saat panen hingga penyimpanan. “Semua bergotong royong, dari satu ladang ke ladang yang lain untuk bekerja, semua senang penuh senyum karena ada keberlanjutan kehidupan… hidup menyenangkan, tidak ada susah saat panen melimpah.” “Keberadaan lumbung desa terletak pada kehidupan sosial dan semangat gotong royong hidup dalam masyarakat.” Tutur thomas Uran, seoran pendamping dari yayasan Ayu Tani, Flores, tentang kegembiraan pada masa panen si desanya.

Tinggal Klangenan

Kini, saat menelusuri kawasan pedesaan, lebih mudah menemukan bangunan beraksitektur lumbung dengan nama Lumbung Padi Cottage, Hotel Vila Lumbung, Puri Lumbung, Lumbung Bali Cottage, Lumbung Sari-yang merupakan hotel dengan tawaran rasa nyaman dan kedamaian pedesaan, dibandingkan dengan lumbung desa yang menyimpan cadangan makanan.

Lumbung-lumbung di Kete Sesu, Toraja Mendunia, karena keindahannya dan simbol kemakmuran negara agraris di masa lalu. Sayangnya, carita tentang keberlimpahan, kemakmuran dan kemurahan alam tinggal cerita. Kenyataannya, sebagian besar petani kecil penghasil pangan, bukan hanya tidak memiliki “telur”, bahkan “keranjangnya”pun nyaris tidak ada lagi. Sebagain besar orang yang bekerja menghasilkan pangan, bukan hanya kehabisan unag tunai saat-saat paceklik, mereka pun harus mencari akal untuk menyambung hidup.

Seiring dengan dimulainya pertanian modern, lumbung dianggap sebagai bagina dari masa lalu. Kerja-kerja pertanian yang mekanis untuk menghasilkan lebih banyak lagi pangan, terutama beras menyebabkan tidak ada waktu antara waktu musim tanam yang satu dengan musim tanam berikutnya. Hubungan semakin renggang. Kegembiraan, keakraban, gotong royong yang terbentuk dan terpelihara, diantaranya melalui lumbung semakin terkikis…

Banyak lumbung tidak terpakai lagi dan dibiarkan kosong. Di Desa Taupe, Mamasa Sulawesi Barat, pak kepala desa hanya menggunakan satu dari enam lumbung yang dimiliki keluarga besarnya. “Itupun sudah tak pernah penuh lagi. Hasil panan semakin berkurang” tuturya. Satu lumbung dijual kepada pedagan seni karena keindahan ragam hiasnya.

Bahkan banyak kawasan yang ditetapkan sebagai lumbung pangan wilayah, seperti Kabupaten Batanghari di Jambi, malah memenuhi kebutuhan berasnya dari luar. Penyebabnya sebagain areal persawahan di Jambi menyusut diganti sawit. “ Sebenarnya kami mau menanam padi, tapi sudah lebih dari du tahun saluran irigasi yang rusak tak juga diperbaiki. Karena sayang lahan dibiarkan, ya kami tanam sawit saja.” Jelas Wahyudin, petani dan juga penyuluh pertanian di Desa Karmeo, Batanghari, Jambi.

Hal yang sama pernah terjasi di Kabupaten Grobogan, Jawa tengah. Meskipun tiap tahun produksi padi meningkat dan berdasarkan hitungan mencukupi, masih saja butuh raskin dari pemerintah unutk menutupi masa-masa paceklik.

Perubahan cara penyimpanan tanaman dipengaruhi oleh jenis tanaman. Pemakaian padi varietas modern yang duperkenalkan sekitar akhir tahun 60-an (sekaligus dengan pupuk kimia, pestidisa kimia dan saluran irigasi) memiliki cara penyimpanan padi yang berbeda dengan lokal.

Gabah varietas baru tidak bisa disimpan lama, akan menghasilkan beras yang berbau apek. Sejak akhir tahun 60-an juga, makan nasi menjadi program nasional. Tidak makan nasi dicap miskin dan tidak modern. Permintaan beras dari tahun ke tahun menjadi tinggi dan gabah hasil petani lansung dijual ke pasar, akibat lain banyak pangan lokal seperti jagung dan sagu ditinggalkan. Pangan ini tidak disimpan lagi karena munculnya anggapan pangan orang miskin dan terbelakang. Kini hampir seluruh masyarakat Indonesia makan nasi. Kita tercata sebagai negara pemakan beras terbaanyak, rata-rata 149 kg/orang /tahun.

Luas areal varietas baru makin bertambah, produksi beras nasional meningkat. Tapi banyak orang yang berada di wilayah penghasil padi mengalami kelaparan. Keinginan menghasilkan hasil panen tinggi melah meruntuhkan sitem pangan lokal yang sebelumnya menjamin kebutuhan masyarakat desa.

Era Tunai

Diperkenalkannya jenis-jenis padi baru adalah awal dari awal era uang tunai. Gabah dijual seluruhnya untuk membayar utang produksi, yang terbesar untuk benih, pupuk dan pestisida. Padahal harga jula gabah dari tahun ke tahun menurun, walau pemerintah sudah menetukan harga Pembelian Pemerintah agar harga gabah petani tidak jatuh. Tetap saja sementara kebutuhan petani meningkat. Seusai dua bulan panen, uang tunai habis, sementara tidak ada gabah tersisa untuk dimakan. Penduduk desapun mencari jalan untuk bertahan hidup, termasuk menjadi buruh angkut beras, karena tak ada lagi “tabungan” beras di lumbung mereka.

Si Jimat Pusat Pengetahuan dan Kehidupan

Leuit juga merupakan bank benih dan pengetahuna bagi masyarakat Kesepuhan. Di lumbung milik pemimpin Kasepuhan, Abah Anom masih ada yang dipanan sebelum dia lahir. Kemampuan “menabung’ membuat masyarakat Kasepuhan memiliki ratusan varietas padi. Modal besar dalam menghadapi perubahna iklim,perubahan zaman, dan serangan hama. Beragam jenis padi ini dapat dijadikan induk untuk menghasilkan jenis padi baru sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Leuit memiliki bentuk yang khas, dengan atap lancip yang ditutupi dengan daun kering. Bentuk bangunan agak menyempit ke bawah menghindari jipratan air ke dinding saat air hujan turun dari atapnya. Bentuk panggung dibuat untuk menghindari serangan tikus, babi hutan atau hama lainnya. Lantai papan, dinding terbuat dari anyaman bambu, dan atap alang-alang memungkinkan suhu dan kelembaba tetap terjaga sesuai dengan kondisi optimal. Padi pun dapat disimpan dengan aman.

Kembali Mengisi Lumbung

Berbagai kejasian rawan pangan dan kerentanan akhirnya menyadarkan banyak pihak bahwa lumbung desa pernah menyelamatkan mereka dari krisis pangan karena perubahan iklim ataupun bencana, menghadapi rentenir, memenuhi kebutuhan benih serta sarana untuk mempererat kekerabatan. Sejumlah komunitas dan pemerintah daerah telah menyadari hal ini.

Lumbung pangan komunitas diaktifkan kembali, tujuannya untuk menampung kelebihan padi saat panen, baik untuk cadangan makanan saat krisis ataupun sistem tunda jual sehingga harga jual tidak jatuh. Tak hanya itu, sebagai cadangan benih dan juga untuk membangun kesejahteraan bersama.

Masyarakat di Trirenggo, Bantul Jogja membangun kembali lumbung desa setelah mengalami kesulitan gempa saat terjadi gempa 2006. Sementara di Desa Wates, Boyolali lumbung pangan memberikan layanan kepada para janda dan fakir miskin saat paceklik. Lumbung juga kembali memperkenalkan pangan lokal yang dulu ditinggalkan, bukan hanya untuk menyimpan beras. Di kelurahan Munjul, Majalengka, musim paceklik tidak lagi dihadapi dengan rasa was-was. Ada lumbung pangan di setiap RT, yang siap meminjamkan padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa cekikan biaya tinggi.

Para perempuanpun kembali menjadi penerus kehidupan. Mereka kembali membenihkan padi sendiri, seperti yang dilakukna oleh Kelompok Mekarsari, Desa Mangunsai, Kecamatan Sawangan, Magelang. Perlahan tapi pasti, lumbung kembali menjadi pusat kehidupan desa.

Kata Pengantar

Segala Puji Hormat dan Kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkatnya tulisan ini dapat diselesaikan. Banyak hal yang perlu dibahas dalam Ekonomi Pembangunan. Masalah pembangunan tidak dapat hanya dinilai dari satu bidang ilmu saja, teapi harus dipandang dari berbagai sudut keilmuan, sehingga dalam penetapan kebijakan pembangunan dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Tulisan ini hanya memandang dari sisi Usaha Mikro Kecil Menengah. Bagaimana UMKM berperan dalam membangun perekonomian Indonesia. Masalah ini juga sedemikian kompleksnya sehingga diperlukan juga penetapan keputusan secara bersama oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga semua pihak terlibat dalam proses pembangunan yang benar-benar diharapkan dalam suatu tindakan yang kolaboratif.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen yang memberikan bahan kuliah Ekonomi Pembangunan, sehingga penulis bisa memiliki wawasan yang lebih luas tentang Pembangunan di Negara Ketiga khususnya Indonesia. Semua teman-teman yang membantu mencari literatur dalam bentuk cetak ataupun elektronik yang memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari ksempurnaan, sehingga dengan lapang dada penulis menerima dan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Semoga tulisan ini bermanfaat, sekian dan terima kasih.

Mei 2010,

Penulis


Daftar Isi

Bab I

PENDAHULUAN………………………………………………………………………………………1

1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………………………..1

1.2.Rumusan Masalah…………………………………………………………………………………3

1.3.Tujuan Penulisan………………………………………………………………………………….4

1.4. Manfaat Penulisan……………………………………………………………………………….4

BAB II……………………………………………………………………………………………………5

TINJAUAN PUSTAKA……………………………………………………………………………..5

2.1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)……………………………………5

2.2. Pengertian Lembaga Keuangan Informal………………………………………………….6

2.3. Pengertian  Lembaga Keuangan Formal…………………………………………………..6

BAB III………………………………………………………………………………………………….9

METODE PENULISAN……………………………………………………………………………9

3.1 . Jenis dan Sumber Data……………………………………………………………………….9

3.2. Metode Analisis………………………………………………………………………………..9

BAB IV………………………………………………………………………………………………10

PEMBAHASAN…………………………………………………………………………………..10

4.1. Lembaga Keuangan Informal…………………………………………………………………..10

4.2 Lembaga Keuangan Formal (Perbankan)……………………………………………….11

BAB V……………………………………………………………………………………………….16

PENUTUP………………………………………………………………………………………….16

5.1  Kesimpulan…………………………………………………………………………………..16

5.2  Saran…………………………………………………………………………………………………..17

Daftar Pustaka…………………………………………………………………………………….18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Peranan UMKM terutama ketika krisis global yang baru saja terjadi dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Setiobudy (2007) menyatakan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sector ekonomi. Pada tahun 2005 tercatat jumlah UMKM adalah 44,69 unit atau 99,9% dari jumlah total unit usaha. Potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sector UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 77,68 juta tenaga kerja atau 96,77% dari total angkatan kerja yang bekerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 54,22% dari total PDB.

Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh, seperti yang terjadi saat perkembangan usaha-usaha menengah di Korea Selatan dan Taiwan. Namun, disisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiyaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

Tabel 1. Kontribusi Usaha Kecil, Menengah dan Besar Terhadap PDB

Tahun 2001 s.d. 2004 (dalam persentase)

Sumber: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2005, Berita Statistik Maret     2005,

Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah

Tabel 2. Jumlah Unit Usaha, Penyerapan Tenaga Kerja dan

Produktivitas Berdasarkan Skala Usaha

Tahun 2003 dan 2004

Sumber: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2005, Berita Statistik Maret     2005,

Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah

Gambar 1. Sumber-Sumber yang Melayani UKM Tidak Berbadan Hukum

dan UKM yang dilayani Tahun 2001 dan 2002

Sumber: Statistik Perkoperasian 2005, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dari tabel 2 terlihat bahwa kontribusi Usaha Kecil dan Menengah menyerap tenaga kerja terbesar jika dibanding dengan Usaha Besar. Mengingat permasalahan pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya sekedar meningkatkankan pertumbuhan ekonomi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dari gambar 1 terlihat pada tahun 2001 dan 2002 peran Perbankan dalam membiayai Usaha Mikro Kecil menengah jauh lebih kecil jika dibanding dengan Usaha Mikro dan Kecil Menengah yang dibiayai oleh perorangan dan lainnya.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengapa peran perbankan sebagai lembaga keuangan terbesar yang seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam pembiayaan usaha justru memiliki peran yang lebih sedikit dalam dukungan pembiayaan jika dibanding dengan peran lembaga keuangan lainnya.

1.2.     Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

  1. Apa yang menyebabkan Lembaga Keuangan Mikro atau Lembaga keunganan informal lebih berperan dalam pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah?
  2. Bagaimana mengoptimalkan Lembaga Keuangan formal (perbankan) dalam melayani pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah?

1.3.     Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan tulisan ini adalah:

  1. Mencari penyebab determinasi Lembaga Keungan Mikro atau lembaga keuangan informal dalam melayani pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah.
  2. Mencari cara bagaimana mengoptimalkan lembaga keuangan formal (perbankan) dalam melayani pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada pembangunan ekonomi.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan tulisan ini adalah:

  1. Menjadi bahan pertimbangan kepada pembentuk kebijakan perbankan yang berkaitan dengan melayani Usaha Mikro dan Kecil Menengah.
  2. Menjadi bahan referensi bagi pihak perbankan dalam mencari nasabah ataupun kreditur.
  3. Sumber pengetahuan bagi lembaga keuangan lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Soejoedono dalam Indriyani (2007), pengertian tentang usaha kecil menengah tidak selalu sama di setiap negara, tergantung konsep yang digunakan oleh negara tersebut. Seperti halnya pengertian UKM jika dilihat dari kriteria jumlah pekerja yang dimiliki, akan berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Usaha yang termasuk kriteria UKM di Amerika adalah yang memiliki jumlah karyawan kurang dari 500 orang. Sementara di Negara Prancis, yang termasuk kategori usaha menengah adalah yang memiliki jumlah karyawan 10-40 orang, dan yang termasuk kriteria usaha kecil yaitu usaha yang jumlah karyawannya kurang dari 10 orang.

Definisi atau kriteria yang digunakan untuk usaha kecil dan menengah di Indonesia sudah tidak sesuai dengan kondisi dunia usaha dan kurang dapat digunakan sebagai acuan oleh instansi atau institusi lain, sehingga setiap institusi menggunakan definisi yang berbeda. Institusi yang menggunakan kriteria berbeda antara lain, BPS, Deperindag, dan Bank Indonesia. Sebagai contoh BPS menggunakan kriteria jumlah pekerja untuk mendefinisikan UKM. Menurut BPS   yang termasuk kategori usaha mikro adalah jika jumlah karyawannya kurang dari 5 orang, termasuk kategori usaha kecil jika jumlah karyawan 5-9 orang, dan yang termasuk kategori usaha menengah jika jumlah karyawan yang dimiliki terdiri atas 20-99 karyawan.

Menurut Undang-Undang kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

  1. Usaha Mikro

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK. 06/ 2003, usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil yang penjualannya mencapai angka Rp 100.000.000,00 per tahun, dengan pengajuan kredit ke bank maksimal Rp 50.000.000,00.

  1. Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 per tahun serta dapat menerima kredit bank maksimal di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 500.000.000,00.

  1. Usaha Menengah

Menurut Inpres No. 10 tahun 1998, usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 sampai Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00.

2.2.Pengertian Lembaga Keuangan Informal

Lembaga keuangan informal adalah lembaga keuangan yang  memiliki karakteristik yaitu prosedur dan persyaratan administrasi yang dikehendaki sederhana dan lebih mementingkan saling percaya, biaya administrasi rendah atau tidak ada sama sekali serta tingkat suku bunga tinggi. Tingginya tingkat suku bunga pada lembaga keuangan informal disebabkan adanya monopoli pada pasar kredit. Sehingga pelepas uang (money lenders) bebas menentukan suku bunga tanpa takut akan tersaingi oleh pelepas uang lainnya (Hofl1993). Imelia (1998) mengatakan bahwa lembaga keuangan informal yang terdapat pada masyarakat Sumatera Barat hadir dalam berbagai bentuk seperti: julo-julo, salang basalang, kredit barang, rentenir, pengijon, petani pemodal dan lain-lain. Keberadaan lembaga keuangan ini memegang peranan penting dalam perkembangan usaha kecil di Sumatera Barat.

2.3.Pengertian  Lembaga Keuangan Formal

Lembaga keuangan formal memiliki kharateristik yaitu, prosedur dan persyaratan administrasi yang dikehendaki rumit dan mementingkan aspek legalitas, biaya administrasi tinggi serta tingkat suku bunga rendah. Contoh lembaga keuangan formal adalah adalah bank, asuransi dan pegadaian. Namun dalam tulisan kali ini, yang disorot oleh penulis adalah bank atau perbankan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam sistem pembayaran moneter. Secara umum, bank didefinidikan sebagai lembaga keuangan yang lembaga pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada mesyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bnetuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Stuart, dalam Anonim (2009) mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari pihak lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Dengan demikian bank merupakan perantara keuangan (financial intermediaris), sehingga menimbulkan interaksi antara kreditor dan debitur.

Menurut George dalam Anonim (2008), bank memiliki tiga karakteristik khusus yang berbeda dalam fungsinya jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Pertama, terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan untuk menyimpan dana masyarakat, baik dalam penciptaan uang dan mekanisme sistem pembayaran dalam perekonomian. Keberadaan perbankan sangat memungkinkan berbagai transaksi keuangan dan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat, aman dan efisien. Kedua, sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan berperan khusus dalam memobilisasi simpanan masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bemtuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. Ketiga, sebagai lembaga penanaman aset finansial, bank memiliki peran penting dalam mengembangkan pasar keuangan, terutama pasar uang domestik dan valuta asing. Bank berperan dalam mentransformasikan aset finansial seperti simpanan masyarakat ke dalam bentuk finansial aset lain yaitu kredit dan surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan Bnak Sentral.

Bank Indonesia (2006) mengategorikan fungsi bank sebagai financial intermediaries ini ke dalam tiga hal:

  1. Sebagai lembaga yang menghimpun danan dari masyarakat dalam bentuk simpanan
  2. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan
  3. Melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 .      Jenis dan Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam karya tulis ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), BI, DEPKEU, BAPPENAS, dan lain-lain. Penulis juga mendapatkan literatur dari media massa, media elektronik, dan berbagai jurnal serta buku yang mendukung penelitian penulis.

3.2.               Metode Analisis

Penulis melakukan studi studi komparatif antara lembaga keuangan informal dan lembaga keuangan formal dari dan isu-isu instabilitas perekonomian nasional melalui media elektronik. Hasilnya dianalisis dan diolah lebih lanjut untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Penulis juga menggunakan metode eksploratif. Metode tersebut sangat fleksibel sehingga memudahkan penulis dalam pencarian ide serta petunjuk mengenai situasi permasalahan serta strategi pemecahannya. Dan pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Lembaga Keuangan Informal

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain. Lembaga-lembaga informal umumnya mudah diakses oleh siapa saja yang memerlukan, secara cepat, jarak dekat, waktu dan besar pinjaman sesuai kebutuhan, dengan prosedur sederhana dan tanpa agunan, tapi dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Hubungan pinjaman demikian lebih didasarkan pada kepercayaan ketimbang jaminan seperti halnya institusi pembiayaan komersial.

Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan informal ini lebih mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal ini kemudian disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kredit pada lembaga informal banyak beroperasi di kalanganmasyarakat petani yang umumnya mudah diakses karena persyaratan dan prosedur administrasi sederhana.

Kasus peminjam baru yang belum begitu dikenal, prinsip kehati-hatian tetap jadi pertimbangan. Bagi seorang nasabah baru diperlukan referensi dari orang-orang yang dikenal dan berfungsi sebagai penjamin, di samping jumlah pinjaman dibatasi dan dikenakan jasa pinjaman sedikit lebih tinggi. Walaupun prosedur pinjaman pada lembaga informal tersebut sederhana dan mudah, ketersediaan dana relatif terbatas dan tingkat bunga lebih tinggi dari pada lembaga pembiayaan formal. Pendapat seorang peminjam yang memilih lembaga informal, menyatakan bahwa dengan prosedur yang rigid dan administrasi yang rumit serta waktu yang lama, biaya yang diperlukan untuk pencairan dana pinjaman pada lembaga formal menjadi lebih tinggi dibandingkan harus membayar kelebihan tingkat bunga pada lembaga informal (Hastuti, 2006).

Jika dilihat dari usaha tani dari kasus di pedesaan provinsi NTB dan Jawa Tengah, mayoritas petani lebih akses terhadap lembaga informal. Sangat sedikit petani yang memanfaatkan lembaga pembiayaan formal dalam mendukung permodalan usahataninya. Di provinsi Sulawesi Selatan, walaupun jumlah petani yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan mikro formal terdapat dalam porsi yang relatif besar (terutama pada BRI Unit Desa dan jasa pegadaian untuk modal usahataninya) dari pada di provinsi NTB dan Jateng, namun jumlah petani yang menggunakan sumber dana informal juga terdapat dalam jumlah yang dominan (Nurmanaf et al., 2006).

4.2 Lembaga Keuangan Formal (Perbankan)

Imelia (1998) menagatakan, pada umumnya usaha kecil golongan atas dari segi modal, manajemen dan administrasi relative baik dibandingkan dengan usaha kecil golongan bawah. Kehadiran lembaga keuangan di pedesaan cukup berperan dalam memutar roda perekonomian. Lernbaga keuangan yang berada di pedesaan berbentuk lembaga keuangan formal dan lembaga keuangan informal. Pada lembaga keuangan formal menriliki kharateristik yaitu, prosedur dan persyaratan administrasi yang dikehendaki rumit dan mementingkan aspek legalitas, biaya adminstrasi tinggi serta tingkat bunga rendah. Walaupun pada lembaga keuangan formal menawarkan tingkat suku bunga rendah masih mengalami kegagalan yaitu macetnya pengembalian kredit. Menurut Aryeetey (1996) pemberian pinjaman pada usaha kecil menuntut adanya pengetahuan yang tinggi, tidak hanya kejujuran nasabah saja melainkan juga kemungkinan berhasilnya atau tidaknya sebuah usaha.

Lembaga keuangan formal umumnya hanya diakses untuk usaha ekonomi skala besar. Perbankan memiliki prosedur dan cara tertentu utnuk menganalisis dan merekrut nasabah ataupun calon nasabah. Hal ini berkaitan dengan kejelasan individu atau kelompok dan usahanya. Pihak perbankan umumnya sangat hati-hati melakukan rekruitmen ini, terkait dengan resiko peminjaman atau pencairan kredit, nasabah nantinya harus dapat menjamin bahwa kredit yang diajukan harus lunas sesuai dengan waktu yang disepakati. Beberapa hal yang harus dimiliki agar dapat menjadi nasabah adalah mempunyai sertifikat aset tetap, memiliki surat izin usaha, perjanjian terkait suku bunga pinjaman, kontrak waktu pembayaran kredit dan biasanya semua tahapan penyelesaian prosedur harus melalui beberapa orang pihak bank terkait dengan spesialisasi kerja. Dalam pelengkapan semua prosedur, tidak sedikit calon nasabah harus melalui birokrasi di luar perbankan. Seperti pemerintah setempat ataupun lembaga hukum yang berkepentingan dalam pembuatan surat perjanjian dengan pihak bank.

Lembaga kredit formal nonprogram (pada perbankan termasuk Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)) memiliki potensi yang besar karena lembaga ini secara legal formal memiliki wewenang untuk menghimpun dana simpanan masyarakat. Akan tetapi masih sedikit masyarakat yang mengakses lembaga ini. Hambatan realisasi kredit formal dapat berasal dari kedua pihak, perbankan sebagai penyedia dana dan pelaku usaha sebagai pengguna. Namun, pihak perbankan masih menganggap sector usaha mikro kecil menengah sangat berisiko dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Seleksi nasabah yang ketat diberlakukan dan dengan persyaratan harus memiliki agunan dirasakan memberatkan. Apalagi jika agunan dalam bentuk sertifikat aset tetap dan izin usaha dianggap sebagai hal yang sulit dipenuhi para pelaku usaha mikro kecil menengah terkait dengan birokrasi. Sementara dari sisi pelau usaha, selain persyaratan ketat juga prosedur administrasi dinilai rumit dan memerlukan waktu lebih lama. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha mikro kecil menengah (apalagi pelaku usaha yang relatif baru) beranggapan bahwa mekanisme pembayaran harus dilakukan bulanan. Padahal di lembaga perbankan formal disediakan skim musiman (terutama BRI) seperti per 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Informasi yang tidak lengkap tersebut kiranya masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif di masa mendatang.

Tidak terlepas dari pembahasan kendala-kendala yang biasanya dihadapi pelaku usaha dalam peminjaman uang, birokrasi menjadi bahasan penting dalam tulisan ini. Birokrasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari pencairan dana pinjaman ke pihak perbankan ataupun terkait dengan pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan bank dari pemerintah seperti perizinan usaha. Di dalam suatu laporan Bank Dunia mengenai iklim investasi (World Bank, 2010a), diantara faktor-faktor tersebut, stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi merupakan empat faktor terpenting dalam iklim investasi. Walaupun sedikit berbeda dalam peringkat kendala investasi antar negara, hasil survei Bank Dunia tersebut didukung oleh hasil survei tahunan mengenai daya saing negara yang dilakukan oleh The World Economic Forum (WEF) yang hasilnya ditunjukkan di dalam laporan tahunannya, The Global Competitiveness Report. Seperti yang dapat dilihat di Gambar 2, berdasarkan persentase dari responden, ternyata birokrasi yang tidak efisien mendapat peringkat satu dalam rangking penghambat bisnis.

Gambar.2 Faktor-faktor penghambat bisnis dalam The Global Competitiveness Report 2009-2010.

Dari gambar 2 terlihat bahwa birokrasi masih menjadi masalah yang sangat besar bagi Indonesia. Soebhan (2000) menyatakan bahwa buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar yang dihadapi Asia. Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong meneliti pendapat para eksekutif bisnis asing (expatriats), hasilnya birokrasi Indonesia dinilai termasuk terburuk dan belum mengalami perbaikan berarti dibandingkan keadaan di tahun 1999, meskipun lebih baik dibanding keadaan Cina, Vietnam dan India. Di tahun 2000, Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini diperoleh berdasarkan pengalaman dan persepsi expatriats yang menjadi responden bahwa antara lain menurut mereka masih banyak pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekat. Para eksekutif bisnis yang disurvei PERC juga berpendapat, sebagian besar negara di kawasan Asia masih perlu menekan hambatan birokrasi (red tape barriers). Mereka juga mencatat beberapa kemajuan, terutama dengan tekanan terhadap birokrasi untuk

melakukan reformasi.

Table 2: Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis di Beberapa Negara

Negara Jml prosedur Jml hari Biaya* Modal mimimum*
Bangladesh

Kamboja

China

Hongkong

India

Indonesia

Korea Selatan

Laos

Malaysia

Filipina

Singapura

Sri Lanka

Taiwan

Thailand

Vietnam

8

11

12

5

11

12

12

9

9

11

7

8 8

8

11

35

94

41

11

89

151

22

198

30

50

8

50

48

33

56

91,0

480,1

14,5

3,4

49,5

130,7

17,7

18,5

25,1

19,5

1,2

10,7

6,3

6,7

28,6

0,0

394,0

1.104,2

0,0

0,0

125,6

332,0

28,5

0,0

2,2

0,0

0,0

224,7

0,0

0,0

Catatan: * = sebagai % dari pendapatan per kapita.

Sumber: World Bank (2005), dikutip dari Purwanto (2006).

Dari tabel 2 juga terlihat bagaimana kualitas birokrasi di Indonesia dengan jumlah prosedur terbanyak menyamai Korea Selatan,jumlah hari yang diperlukan kedua terlama setelah laos, dan memerlukan biaya terbesar kedua setelah kamboja. Tampaknya masalah birokrasi merupakan masalah logis inilah yang mempengaruhi pelaku usaha dalam menjadi calon nasabah sebuah bank.

Rahardjo dalam Akrasanee (1993) mengatakan bahwa pengusaha dari sektor industri, perdagangan maupun sektor jasa mengalami banyak kesulitan bila mereka mengajukan kredit dari bank. Kesulitan-kesulitan ini mungkin dapat di-ihktisarkan sebagai berikut:

  • Tidak mempunyai aset sertifikat tetap
  • Tidak ada surat izin usaha
  • Suku bungan telalu tinggi
  • Periode kredit tidak cukup panjang sehingga modal yang ditanamkan tidak mempunyai peluang untuk berkembang sebagaimana mestinya bila utang harus dibayar
  • Tidak mengetahui prosedur mengajukan permohonan kredit, khususnya terhadap bank
  • Harus menghabiskan terlalu banyak uang untuk mengurusnya dalam memenuhi syarat-syarat (biaya transaksi)

Sebagaian besar para pelaku usaha mengalami kesulitan paling banyak karena mereka harus memberikan jaminan. Hal ini mungkin dapat dibandingkan dengan lembaga lainnya kalau keluhannya adalah suku bunga yang terlalu tinggi, kendati jaminan bukan suatu masalah. Dalam kenyataannya, suku bunga bank adalah rendah. Tetapi banyak uang yang harus dihabiskan selama proses memperoleh kredit. Hal ini membuat para pengusaha enggan meminjam dari bank. Hal ini pulalah yang menjadi alasan bagi para pengusaha untuk cenderung meminjam dari lembaga keuangan informal atau dari perorangan, meski kredit yang tersedia terbatas.

BAB V

PENUTUP

5.1       Kesimpulan

Dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, sumber dananya umumnya berasal dari lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan informal. Hal ini terjadi karena umumnya para pelaku usaha menilai bahwa melakukan transaksi dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan formal relatif lebih sulit. Kemudahan aksesibilitas terhadap lembaga keuangan informal tersebut didasarkan pada prinsip kepercayaan karena sudah saling mengenal antara debitur dan kreditur, seperti hubungan saudara, tetangga, mitra kerja dan hubungan kekerabatan yang lain.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam posisi memiliki birokrasi yang inefisien dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah. Birokrasi yang inefisien ini sangat mempengaruhi calon nasabah untuk menjadi nasabah. Dalam mengoptimalkan lembaga keuangan formal (perbankan) dalam melayani pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada pembangunan ekonomi diperlukan usaha dari pihak bank ntuk melakukan pendekatan interpersonal yang dapat membangun rasa saling percaya dan kerjasama yang baik, pihak bank mau menjadi debitur dengan cara  melayani calon nasabah dan calon nasabah dengan tulus dan mencoba menerapkan sistem yang memerlukan biaya dan waktu seminimum mungkin, serta nasabah mau menjadi kreditur dengan mempersiapkan semua syarat yang diperlukan sesuai kesepakatan. Diperlukan adanya upaya untuk memangkas birokrasi yang dinilai tidak terlalu penting dalam perbankan ataupun dalam pemerintahan agar mempercepat proses transaksi dengan biaya yang minimal.

5.2       Saran

Agar peran perbankan optimal:

  1. Diperlukan kerjasama yang komprehensif antara pihak perbankan dan pemerintah dalam meminimalisir biaya birokrasi.
  2. Diperlukan satu lembaga dalam perbankan yang khusus melayani Usaha Kecil Menengah agar lebih memahami masalah-masalah yang timbul dalam UMKM agar perkembangannya terpantau oleh pihak bank sehingga meminimalisir masalah kredit yang mungkin terjadi.
  3. Diperlukan kerjasam komprehensif antara pmerintah dan pihak perbankan untuk melaksanakan penyuluhan ataupun bentuk pembinaan masyarakat lainnya agar masyarakat lebih mengetahui semua aspek UMKM dan masalah yang mungkin terjadi disertai solusinya.


Daftar Pustaka

Akrasanee KJN.1993. Aspek-Aspek Finansial Usaha Kecil Menengah. Jakarta: PT Pustaka LP3S.

Darwin (Penyunting), Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Pusat Penelitian Ekonomi – LIPI, Jakarta, 2003.

Imelia. 1998. Jurnal Manajemen dan Pembangunan.Volume VII1998.

Marquerite S. Robinson, 1993, Beberapa Strategi yang Berhasil Untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia 1970 – 1990, dalam Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Pedesaan, Sugianto (Ed.), Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta

Nurmanaaf AR. 2007. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 99-109. Sebuah Makalah. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Rudjito, 2003, Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 1, Maret 2003, Jogjakarta

Rozi S.Model Reformasi Birokrasi. Sebuah Makalah. LIPI. Jakarta, 2000.

Setiobudy A. 2007. BULETIN PERBANKAN DAN KEBANKSENTRLAN. Edisi Agustus 2007

Setyo Budiantoro, 2003, RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan Dari Masyarakat, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 8, Nopember 2003, Yogyakarta.

Syukur, M., Sugiarto, Hendiarto dan Budi Wiryono. 2003. Analisis Rekayasa Kelembagaan Pembiayaan Usaha Pertanian. Laporan Penelitian. Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian.

Wijono WW. 2005. PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SEBAGAI SALAH SATU PILAR SISTEM KEUANGAN NASIONAL: UPAYA KONKRIT MEMUTUS MATA RANTAI KEMISKINAN. Sebuah Makalah.